Kamis, 26 Oktober 2017 23.23

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan


Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan perpustakaanguru.blogspot.co.id
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
Disahkannya UU tentang Sistem Perbukuan memberikan kepastian bagi pembaca dalam memeroleh buku dengan isi konten yang "aman" dan tanpa khawatir dengan harga yang terlampau mahal. UU ini hadir untuk mewujudkan buku bermutu, murah, dan merata (3M) bagi masyarakat. Majalah edisi ini membahas secara mendalam isi dari UU Sistem Perbukuan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERBUKUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;
c. bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;
d. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan.
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
  2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
  3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
  4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
  5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
  6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
  7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
  8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
  9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
  10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
  11. Penyaduran adalah penggubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
  12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
  13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.
  14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
  15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat Ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
  16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
  17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
  18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
  19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
  20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
  21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
  22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
  23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan grafika.
  24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
  25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
  26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
  27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2
  1. Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  2. Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3
Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:
a. kebinekaan;
b. kebangsaan;
c. kebersamaan;
d. profesionalisme;
e. keterpaduan;
f. kenusantaraan;
g. keadilan;
h. partisipasi masyarakat;
i. kegotongroyongan; dan
j. kebebasbiasan.
Pasal 4
Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:
a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia 

Inilah tayangan sebagai info http://perpustakaanguru.blogspot.co.id yiatu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan.


Sabtu, 14 Oktober 2017 06.00

DOWNLOAD, UNDUH FILE CONTOH-CONTOH PROPOSAL PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS)

CONTOH-CONTOH PROPOSAL PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) https://perpustakaanguru.blogspot.co.id/
CONTOH-CONTOH PROPOSAL PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS)
Inilad sebagai INFO dari https://perpustakaanguru.blogspot.co.id/. Blog Perpustakaan Guru. Selamat malam sahabat Perpustakaan Guru. Pada kali ini akan berbagi tentang kumpulan contoh proposal PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Tetapi teman-teman semua kami akan menjelaskan dahulu sebelum kepada contoh proposal PTK, yaitu akan kami mengenai Sistematikan Penyusuanan Proposal PTK. 
Silahkan baca dan simak Sistematika Penulisan Proposal PTK di bawah ini.
Sistematika Penulisan Proposal PTK
BAGIAN PEMBUKA
Halaman Judul
Daftar Isi
Bagian I.     Pendahuluan
                    A. Latar Belakang Masalah
                    B. Perumusan Masalah
                    C. Tujuan Penelitian
                    D. Manfaat Penelitian
Bagian II.    Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis
                    A. Tinjauan Pustaka
                    B. Hasil Penelitian yang Relevan
                    C. Kerangka Pemikiran
                    D. Hipotesis Tindakan
Bagian III.  Metode Penelitian (cara penelitian)
                    A. Setting Penelitian
                    B. Subjek Penelitian
                    C. Prosedur Penelitian (langkah-langkah PTK)
                        1. Perencanaan Tindakan
                        2. Pelaksanaan Tindakan
                        3. Observasi Tindakan
                        4. Analisis dan Refleksi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Itulah sistematika penulisan proposal PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
Sekarang tinggal Bapak dan Ibu memperaktekannya di lapangan. Sebagai bahan atau contoh Blog Perputakaan Guru akan menyajikan  beberpa contoh proposal PTK yang bisa diunduh atau di download sesuai dengan yang sedang dibutuhkan.
Maka dari itu silahkan saja kami berikan pilihan alternatif sebagai bahan acauan atau referensi bagi yang memerlukannya apalagi seorang pendidik yang memang masalah ini sudah tidak asing lagi.
Cara download :
Untuk mendapatkannya klik link yang akan di unduh lalu tunggu sebentar nanti akan mucul tulisan Next lali klik saja. Maka terdownloadlah filenya.
Selamat mencoba untuk mendownload/mengunduh file-file contoh proposal PTK di bawah ini.
Contoh-contoh Proposal PTK yang kami sajikan di atas merupakan format pdf dan microsoft word, maka dari itu silahkan diedit menurut kepentingan Bapak dan Ibu sesuaikan sebagaimana kebutuhan yang sedang diperlukan.
Apalagi guru-guru semuanya sekarang sedang menghadapi PKB yaitu Program Pemerintah melalui Kemendikbud . Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini wajib sifatnya diikuti oleh seluuruh guru yang aktif untuk disemua jenjang pendidikan baik TK/PAUD/Kober/RA, SD/MI, MTs, SMP, SMA, SMK, MA. 
Khusus untuk yang mengikuti PKB Kelas Tinggi atau Kelas Atas yang mengajar di SD (Sekolah Dasar) ini PKB-nya sangat relevan dengan pembuatan proposal PTK karena SD Kelas Tinggi Terentegrasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Pengembangan Soal Bukunya Edisi Revisi 2017. Yaitu Modul G dan Modul J.
Bagi yang membutuhkan Modul-Modul PKB Baik kelas Tinggi maupun Kelas Rendah kami sajikan di Bawah ini.
Jangan lewatkan File-File penting yang ada di bawah ini.
Demikianlah DOWNLOAD, UNDUH FILE CONTOH-CONTOH PROPOSAL PTK (PENELITIAN TINDAKAN KELAS) yang bisa kami bagikan kali ini.
Semoga bermanfaat dan sukseslah selalu.
Diberdayakan oleh Blogger.